Strategi efektif penegakan hukum di perairan Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan para ahli dan pejabat terkait. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta km², penegakan hukum di perairan menjadi tantangan yang kompleks.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, “Penegakan hukum di perairan Indonesia harus dilakukan secara efektif dan tegas untuk mengatasi berbagai masalah seperti illegal fishing dan pencurian sumber daya alam.”

Salah satu strategi efektif yang diusulkan adalah peningkatan kerjasama antara instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa “Kerjasama lintas sektor dan institusi sangat penting dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.”

Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti satelit dan drone juga dianggap dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan. Menurut Ahli Kelautan, Dr. Lutfi M. Nurhakim, “Dengan teknologi canggih, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.”

Namun, tantangan terbesar dalam strategi penegakan hukum di perairan Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Dr. Aan Kurnia, “Dibutuhkan investasi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi agar penegakan hukum di perairan Indonesia dapat berjalan dengan baik.”

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di perairan Indonesia, diharapkan strategi-strategi efektif yang diusulkan dapat segera diimplementasikan demi keberlanjutan sumber daya alam dan kelangsungan hidup para nelayan Indonesia.