Peran pemerintah dalam penegakan peraturan hukum laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan melindungi kepentingan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, namun juga rentan terhadap berbagai masalah seperti illegal fishing dan pencemaran laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Prigi Arisandi, “Pemerintah harus memainkan peran yang aktif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan hukum laut demi melindungi sumber daya laut yang semakin terancam.” Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kedaulatan laut yang kuat.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Satgas 115, sebuah tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan TNI Angkatan Laut. Satgas 115 bertugas untuk melakukan patroli laut guna mengawasi dan menindak pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

Namun, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah, masih banyak tantangan dalam penegakan peraturan hukum laut di Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih banyak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal dan melakukan illegal fishing. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama antarinstansi dan peningkatan pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam seminar mengenai peraturan hukum laut di Indonesia, Profesor Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Dr. Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa “Pemerintah harus mampu menciptakan regulasi yang jelas dan efektif serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum laut di Indonesia.” Dengan demikian, peran pemerintah dalam penegakan peraturan hukum laut di Indonesia akan semakin terjamin dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keberlanjutan sumber daya laut dan kepentingan negara.