Peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut. Hukum menjadi landasan utama dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Hukum menjadi instrumen yang kuat dalam menekan angka tindak pidana laut di Indonesia. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan laut.”

Penerapan hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat pesisir. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.

Menurut Komandan Satgas Keamanan Laut Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Pol. Drs. Iwan Sumantri, “Kerja sama antarinstansi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana laut. Hukum menjadi pegangan utama dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia.”

Peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut juga terlihat dari upaya pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal di perairan Indonesia.

Dalam upaya menguatkan peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut, Pemerintah Indonesia terus melakukan pembenahan dalam sistem hukum maritim. Hal ini dilakukan agar penegakan hukum di perairan Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia sangat vital dan harus terus diperkuat. Hukum menjadi pondasi utama dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dan melindungi sumber daya laut yang menjadi aset berharga bagi bangsa Indonesia.