Tindak pelanggaran batas laut seringkali menimbulkan dampak yang serius bagi kedaulatan negara. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketegangan antara negara-negara tetangga, tetapi juga dapat merugikan sumber daya alam dan lingkungan laut.

Menurut pakar hukum internasional, tindak pelanggaran batas laut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pelanggaran ini dapat berupa penangkapan ikan secara ilegal di perairan yang seharusnya menjadi wilayah kedaulatan suatu negara atau pembuangan limbah berbahaya ke laut yang dapat merusak ekosistem laut.

“Negara harus secara tegas menindak tindak pelanggaran batas laut demi menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan lingkungan laut,” ujar Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia.

Dampak dari tindak pelanggaran batas laut dapat sangat merugikan negara tersebut. Selain kerugian ekonomi akibat hilangnya sumber daya alam, juga dapat melemahkan posisi negara di kancah internasional.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tindak illegal fishing di perairan Indonesia saja telah menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Selain itu, kerusakan lingkungan laut akibat pembuangan limbah berbahaya juga menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.

“Kerjasama antarnegara sangat penting untuk mencegah tindak pelanggaran batas laut dan dampaknya bagi kedaulatan negara. Hanya dengan kerjasama yang solid, kita dapat menjaga sumber daya alam laut yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup manusia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya menjaga batas laut dan mencegah tindak pelanggaran harus terus ditingkatkan. Negara-negara harus bersatu untuk melindungi kedaulatan negara dan menjaga keberlanjutan lingkungan laut demi generasi masa depan.