Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia sangatlah penting. Kecelakaan laut seringkali menimbulkan kerugian yang besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius dalam upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan laut.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, “Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Kecelakaan laut bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti cuaca buruk, human error, atau kondisi kapal yang tidak layak. Oleh karena itu, pemerintah harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia.”

Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah adalah dengan memberlakukan berbagai regulasi dan standar keselamatan pelayaran yang ketat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menegaskan pentingnya keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Badan SAR Nasional (Basarnas) dan TNI AL, dalam penanganan kecelakaan laut. Hal ini dilakukan untuk memastikan respons cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana laut.

Menurut Kepala Basarnas, Marsekal Madya Bagus Puruhito, “Kerja sama antarinstansi sangatlah penting dalam penanganan kecelakaan laut. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan penanganan kecelakaan laut dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat waktu.”

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut perlu terus ditingkatkan agar kecelakaan laut dapat diminimalkan dan korban dapat diminimalisir.