Tantangan Penegakan Hukum di Laut Indonesia


Tantangan penegakan hukum di laut Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini disebabkan oleh kompleksitasnya wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan rawan akan berbagai kejahatan seperti illegal fishing, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, tantangan penegakan hukum di laut Indonesia sangat besar. Beliau menyatakan bahwa “Kami terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait guna mengatasi berbagai masalah yang ada di laut Indonesia, namun tetap saja masih banyak tantangan yang harus dihadapi.”

Salah satu faktor utama yang membuat penegakan hukum di laut Indonesia sulit adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga terkait. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, yang mengatakan bahwa “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia.”

Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga terkait juga seringkali menjadi kendala dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Koordinasi yang kurang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, dan Kepolisian Kelautan dan Udara (Polairud) seringkali membuat penegakan hukum tidak maksimal.

Namun demikian, upaya untuk mengatasi tantangan penegakan hukum di laut Indonesia terus dilakukan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sendiri telah melakukan berbagai langkah tegas seperti membakar kapal-kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, “Penegakan hukum di laut Indonesia memang masih memiliki banyak tantangan, namun dengan kerjasama yang baik antara lembaga terkait dan komitmen yang kuat, masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara bertahap.”