Penegakan Hukum Maritim Alak: Tantangan dan Solusi

Penegakan hukum maritim alak merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Kendala-kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum di laut, terutama terkait dengan peredaran minuman beralkohol (alak), menuntut adanya solusi yang tepat dan efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor. “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama dalam penindakan kasus-kasus pelanggaran hukum di laut, termasuk peredaran alak,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi antara lembaga terkait juga menjadi masalah serius dalam penegakan hukum maritim alak. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam menangani masalah ini. “Kita perlu meningkatkan sinergi antara Bakamla, Polair, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat penegakan hukum maritim alak,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan terpadu. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah peningkatan kapasitas petugas penegak hukum maritim melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang maritim.

Selain itu, penguatan kerjasama internasional juga menjadi salah satu solusi yang efektif dalam penegakan hukum maritim alak. Direktur Eksekutif IOJI, Prigi Arisandi, menegaskan bahwa kolaborasi dengan negara-negara lain dalam hal ini sangat diperlukan. “Kita perlu menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara tetangga untuk memperkuat penegakan hukum maritim, termasuk dalam menangani peredaran alak di laut,” ujarnya.

Dengan adanya komitmen dan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan penegakan hukum maritim alak di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga, keamanan dan kedaulatan maritim kita dapat terjaga dengan baik demi kesejahteraan bangsa dan negara.