Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Alak merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan laut di Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bakamla RI Alak memiliki sejarah panjang dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.
Sejarah Bakamla RI Alak dimulai pada tahun 2014, ketika Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dalam peraturan tersebut, Bakamla RI Alak ditugaskan untuk melindungi kepentingan negara di bidang keamanan laut, termasuk mengawasi perairan Indonesia dari ancaman seperti penyelundupan, illegal fishing, dan terorisme laut.
Struktur organisasi Bakamla RI Alak terdiri dari beberapa unit, termasuk Direktorat Operasi, Direktorat Intelijen, dan Direktorat Logistik. Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melaksanakan misi Bakamla RI Alak untuk menjaga keamanan laut Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla RI Alak, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tugas utama lembaga ini adalah “melindungi kedaulatan laut Indonesia dan menjaga keamanan maritim negara.” Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia, Bakamla RI Alak terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut di wilayah Indonesia.
Dalam sebuah wawancara, pakar keamanan laut Indonesia, Dr. Soedjono, menegaskan pentingnya peran Bakamla RI Alak dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Menurutnya, “Indonesia memiliki potensi maritim yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai ancaman. Oleh karena itu, keberadaan Bakamla RI Alak sangatlah penting untuk melindungi kepentingan negara di laut.”
Dengan sejarah, struktur organisasi, dan tugasnya yang jelas, Bakamla RI Alak terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan Bakamla RI Alak dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melindungi kepentingan negara di laut.